JURNAL HUKUM MILITER
type: channel
description: Jurnal Hukum Militer merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM” yang dapat di akses secara terbuka. Jurnal Hukum Militer bertujuan sebagai wadah bagi para akademisi, praktisi dan peneliti yang ingin berbagi dan menyumbangkan ide-ide mereka dalam isu-isu hukum yang berlaku bagi militer, tugas-tugas militer dan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Pembaruan sistem hukum militer sesunggunya telah dilakukan sejak awal kemerdekaan Negara Indonesia, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara disamping Pengadilan Biasa. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, eksistensi pembinaan hukum militer menjadi jelas dan kuat. Hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Hukum Militer dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan undang-undang”. Meskipun undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi, namun pembinaan hukum militer masih tetap eksis sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa, “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara”. Pembinaan hukum militer sebagai salah satu sistem hukum, tidak hanya meliputi pembinaan dalam substansi undang-undang saja, tetapi juga mencakup pembinaan struktural kelembagaan dan budaya hukumnya. Beberapa pemikiran yang konstruktif terkait dengan pembinaan hukum militer, digagas dan disampaikan oleh para penulis, dalam beberapa artikel yang temuat dalam jurnal ini. Diharapkan dengan adanya Jurnal Hukum Militer ini, keberadaan Pusat Studi Hukum Militer pada Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, lebih terasa eksistensi dan manfaatnya di masyarakat. Masyarakat dapat menilai bahwa Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-…
publisher: Sekolah Tinggi Hukum Militer
language: en
publication name: JURNAL HUKUM MILITER
issn: 1978-8797
items: pdf The Strategic Role and Professional Competence of Military Legal Officers in Supporting Law Enforcement and National Resilience
items: pdf The Role of Military Legal Officers in the Development of Cyber Aspects within Indonesia’s Military Law
items: pdf LEGAL PROTECTION OF CHILD SOLDIERS IN ARMED CONFLICT REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
items: https://jurnal.sthm.ac.id/index.php/hukummiliter/article/view/284
items: pdf JURIDICAL REVIEW ON THE REACTIVATION OF TNI SOLDIERS BASED ON THE REVIEW DECISION REGARDING THE ELIMINATION OF ADDITIONAL PUNISHMENT OF DISMISSAL
items: ASAS PROPORSIONALITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DANPIDANA DENDA PADA PASAL 114 UU NOMOR 35 TAHUN 2009TENTANG NARKOTIKA
items: https://jurnal.sthm.ac.id/index.php/hukummiliter/article/view/226
items: DISPARITAS PENJATUHAN HUKUM PIDANA DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA ( KUHP )
items: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP PRAJURIT TNI
items: DAMPAK PUTUSAN PENGADILAN MILITER YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN MILITER (STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II JAKARTA NOMOR : 110-K/PM.II-08/AD/VI/2020)
items: ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SPLITSING DALAM PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS DITINJAU DARI KUHAP DAN KUHAPMIL
items: ANALISIS YURIDIS MEKANISME SUKSESI KEPRESIDENAN DI INDONESIA DIHADAPKAN DENGAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT
items: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
items: PENERAPAN OBSTRUCTION OF JUSTICE SEBAGAI TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN JIWA KORSA DALAM MILITER ( STUDI KASUS FERDY SAMBO )
items: KEWENANGAN PERADILAN MILITER TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PERKARA KONEKSITAS YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
items: EVALUASI KETEPATAN PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PASAL 39 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN BAGI PRAJURIT TNI UNTUK BERAKTIVITAS BISNIS
items: ASAS PROPORSIONALITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA PADA PASAL 114 UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
items: TINJAUAN YURIDIS PERSYARATAN SUBSTANTIF DAN ADMINISTRATIF ASIMILASI DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN NARAPIDANA MILITER KEPADA SATUAN ASAL MENJELANG BEBAS
items: ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PERKARA REKRUTMEN TNI-AD
items: https://jurnal.sthm.ac.id/index.php/hukummiliter/article/view/140
items: SENGKETA PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK EIGENDOM YANG PENGUASAAN FISIKNYA DILAKUKAN OLEH TNI ANGKATAN DARAT
items: PENYELESAIAN PERKARA DESERSI SECARA IN ABSENSIA DI PERADILAN MILITER DALAM PERSPEKTIF KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM
items: DESAIN PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN BATTLE MILITARY COURT DESIGN
items: PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DIMASA KINI DAN YANG AKAN DATANG DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL
items: IMPLEMENTASI PENERAPAN PIDANA TUTUPAN DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA
items: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM MILITER OLEH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGARAAN PERTAHANAN NEGARA
items: KONSEPSI KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM PENEGAKKAN HUKUM PADA SAAT KEADAAN BAHAYA
items: PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN BAGI PRAJURIT TNI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA
items: PIDANA TAMBAHAN PENURUNAN PANGKAT: TEKS DAN KONTEKS DALAM SISTEM PEMIDANAAN HUKUM PIDANA MILITER

pdf The Strategic Role and Professional Competence of Military Legal Officers in Supporting Law Enforcement and National Resilience
type: item
description: Military legal officers play a crucial role in maintaining order, upholding the law, and ensuring that military operations comply with both national and international legal frameworks. In today’s digital era, their expertise is not limited to legal analysis and drafting, but also extends to proficiency in legal intelligence, cyber law, and legal risk management. This paper provides a comprehensive examination of the professional competencies of legal officers within the Indonesian National Armed Forces (TNI), their strategic role in supporting national resilience, as well as the challenges and opportunities for their development amidst ongoing digital transformation.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Military legal officers, Military law, Legal intelligence, Indonesian National Armed Forces (TNI), Professionalism
  topic: keywords
creator: Muhyiddin Syarif
rights: Copyright (c) 2025 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
starting page: 1
ending page: 10

pdf The Role of Military Legal Officers in the Development of Cyber Aspects within Indonesia’s Military Law
type: item
description: The rapid advancement of information technology has transformed various aspects of human life, including the defense and security sectors. In Indonesia, the digital transformation within the Indonesian National Armed Forces (TNI) has expanded military operations into the cyber domain, creating new challenges related to cyber threats such as data breaches, system sabotage, and cyber espionage. However, the current Indonesian military legal system has not fully accommodated the unique characteristics of cyber activities. Existing laws, including the Military Penal Code (KUHPM) and the Military Court Law, remain focused on conventional offenses, while the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) primarily addresses civilian contexts. This legal gap raises questions about jurisdiction and the application of military versus civilian law in cyber-related offenses involving military personnel. This study employs a normative legal research method, analyzing statutory regulations and legal doctrines relevant to cyber law and military law. The findings highlight the urgent need to integrate cyber aspects into Indonesia’s military legal framework. The role of military legal officers (Perwira Hukum) is crucial in bridging the gap between technological developments and legal norms. Their roles encompass preventive and educational efforts, law enforcement, and policy formulation related to cyber defense. The study concludes that strengthening the legal and institutional capacity of military legal officers is essential to address cyber threats effectively. Legal reform should include the incorporation of specific cybercrime provisions into military law, the establishment of specialized cyber investigative units, and enhanced inter-agency coordination among TNI, BSSN, KOMINFO, BIN, and POLRI. Through these measures, military legal officers can play a strategic role in modernizing Indonesia’s military legal system and ensuring national cyber resilience.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: military legal officers, military law, cyber defense
  topic: keywords
creator: Mahdi Kurniawan
rights: Copyright (c) 2025 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2025-10-15
publication date: 2025-10-15
starting page: 1
ending page: 12

pdf LEGAL PROTECTION OF CHILD SOLDIERS IN ARMED CONFLICT REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
type: item
description: Child soldiers' involvement is one of the most tragic offenses in modern warfare. Children who should have received protection are actually exploited as combatants. International Humanitarian Law (HHI) has developed a comprehensive legal framework to prohibit this practice and protect its victims. A minimum age limit of 15 years has become the "straight-18" standard as an international best practice. Furthermore, the recruitment and use of children under the age of 15 has been explicitly criminalized as a war crime. Law enforcement mechanisms through the International Criminal Court such as the International Criminal Court (ICC) have shown progress in breaking the chain of impunity even though implementation on the ground still faces various challenges
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Children's Army, International Humanitarian Law, Legal Protection, Armed Conflict
  topic: keywords
creator: Agus Candra Purnama
rights: Copyright (c) 2025 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2025-12-16
publication date: 2025-12-16
starting page: 1
ending page: 12

https://jurnal.sthm.ac.id/index.php/hukummiliter/article/view/284
type: item
title: pdf Human Rights (HR) Perspective on Members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) Regarding the Prohibition on Engaging in Business Activities under Article 39 Point 3 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces
description: Soldiers of the Indonesian National Armed Forces are citizens who possess human rights, including the right to economic development and preparation for retirement. However, Article 39 point 3 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces prohibits soldiers from engaging in business activities, without providing clear boundaries or exceptions. This prohibition raises concerns regarding the fulfillment of individual rights, particularly in the context of post-service welfare. This study aims to examine the provision from a human rights perspective. The method used is normative juridical with a statutory approach. The results show that the regulation has not fully accommodated the economic rights of soldiers as individuals. Therefore, a more proportional legal framework is needed so that the prohibition does not neglect the human dimension of military personnel.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Human Rights; Indonesian National Armed Forces (TNI) Soldiers; Prohibition on Business Activities; Soldiers’ Welfare; Restrictions on the Rights of TNI Soldiers
  topic: keywords
creator: Fajar Kurniansyah Prayudho
rights: Copyright (c) 2025 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2025-12-09
publication date: 2025-12-09
starting page: 1
ending page: 10

pdf JURIDICAL REVIEW ON THE REACTIVATION OF TNI SOLDIERS BASED ON THE REVIEW DECISION REGARDING THE ELIMINATION OF ADDITIONAL PUNISHMENT OF DISMISSAL
type: item
description: The military is a citizen who is prepared and armed for national defense tasks to face military threats or armed threats. The recruitment of citizens to become TNI soldiers is conducted by a selection committee formed at both regional and central levels through a selection process, followed by initial education to shape them into military personnel equipped with knowledge and skills. This ensures that the soldiers possess the spirit of Sapta Marga, the Soldier's Oath, the 8 Obligations of the TNI, and the 11 Leadership Principles as fundamental provisions in shaping the character of the soldiers. however, in reality, there are some TNI soldiers who have weak discipline and ultimately commit legal violations, which are then processed in the Military Court with the final verdict being imprisonment and an additional punishment of being dismissed from military service. A soldier who has been dismissed can still pursue legal action; if in the review decision the additional penalty of dismissal is revoked, the soldier has the right to be reinstated as an Indonesian National Armed Forces (TNI) soldier, but this has not yet been accommodated by administrative regulations. The data collection method used in this research is information obtained through interviews and document studies from various related sources. The conclusion that can be drawn is that the PK ruling which removes the additional penalty of dismissal can be considered a novum (new legal fact) that nullifies the legal basis for the dismissal. In this context, the dismissal becomes invalid, and theoretically, the soldier is entitled to apply for reinstatement.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Reactivation of Soldiers, Review, Military Administration
  topic: keywords
creator: Maliki Setyawan Setyawan
rights: Copyright (c) 2025 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
starting page: 1
ending page: 14

ASAS PROPORSIONALITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DANPIDANA DENDA PADA PASAL 114 UU NOMOR 35 TAHUN 2009TENTANG NARKOTIKA
type: item
description: Penyalahgunan narkotika adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar aturan hukum, yang dapat mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai Seperti yang kita ketahui penyalahgunaan narkotika bukan hanya masyarakat sipil, namun kenyataannya Oknum TNI juga terlibat penyalahgunaan narkotika. TNI merupakan aparatur negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi, mempertahankan keamanan serta menjaga kedaulatan Negara. Penjatuhan sanksi pidana pokok bagi oknum TNI penyalahgunaan narkotika merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1 menyebutkan bahwa orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun dan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2009. Namun dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 6, jenis pidana tambahan yaitu pemecatan dari Dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan penyalahgunaan narkotika terhadap oknum TNI.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: penyalahgunaan narkotika
  topic: keywords
subject: penjatuhan sanksi pidana
  topic: keywords
subject: pasal 14 UU nomor 35 Tahun 2009
  topic: keywords
creator: admin
rights: Copyright (c) 2025 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2025-05-20
publication date: 2025-05-20

https://jurnal.sthm.ac.id/index.php/hukummiliter/article/view/226
type: item
title: Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor : 18-K/PMTII/AD/VI/2021 Dan Putusan Nomor : 68 K/Mil/2022)
description: Dalam lingkungan Peradilan Militer disparitas putusan juga dapat saja terjadi. Bahkan di dalam satu perkara tindak pidana Narkotika sekalipun masih ditemukan terdapat disparitas putusan yang dapat menimbulkan polemik dan timbulnya rasa ketidakadilan bagi anggota TNI di ruang lingkup kedinasan. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Prajurit TNI yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri. Bentuk disparitas yang ditemukan adalah rentang besaran hukuman pidana pokok penjara yang diterapkan oleh majelis hakim, serta terdapatnya penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran. Memang salah satu kekhasan dalam Hukum Pidana Militer adalah adanya pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer. Adanya independensi hakim militer yang bebas dan merdeka dalam menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoitka tentu harus berlandaskan hukum positif yang berlaku. Secara yuridis normatif, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, bahwa salah satu saluran pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat seorang Prajurit TNI adalah melalui putusan pengadilan.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: Disparitas
  topic: keywords
subject: Penyalahgunaan Narkotika
  topic: keywords
creator: admin
rights: Copyright (c) 2025 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2025-04-10
publication date: 2025-04-10

DISPARITAS PENJATUHAN HUKUM PIDANA DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA ( KUHP )
type: item
description: Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah (hukum pidana) memiliki keistimewaan. Dengan keistimewaan ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat legitimasi untuk menerapkan beberapa hukuman pidana yang berbeda dengan hukuman pidana yang tercantum dalam KUHP yang berlaku secara umum di Indonesia seperti hukuman cambuk dan denda dengan emas murni. Keistimewaan seperti ini pasti menimbulkan berbagai problem, di antaranya pertama, bagaimana Pemerintah Aceh menerapkan hukum pidana yang berbeda dengan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia sedangkan Aceh tunduk di bawah Pemerintah Indonesia dan bukan sebuah negara yang merdeka yang dapat membentuk perundang-undangan secara leluasa sebagaimana yang diinginkannya? Kedua, apakah tidak akan terjadinya pertentangan antara Qanun Jinayah Aceh dengan KUHP di dalam praktik? Lalu apa keunggulan dan kelebihan Qanun Jinayah jika dibandingkan dengan KUHP sehingga Pemerintah Aceh menyusun dan menerapkan Qanun tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi dan analisis serta menitikberatkan kepada perbandingan antara hukum pidana yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang jinayah dan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan utama dan sumber primer hukum pidana di Indonesia. Dari hasil penelitian terhadap kedua aturan perundang-undangan di atas, penelitian ini menyimpulkan adanya beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya sehingga penelitian ini perlu dibaca, dianalisis dan dikaji lebih mendalam oleh para pemangku jabatan (stakeholder) di Provinsi Aceh yang bertujuan untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan berbagai sarana dan perangkat hukum yang dapat mendukung penerapannya.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Perbedaan-Qanun Aceh No. 4 tahun 2014
  topic: keywords
subject: KUHP
  topic: keywords
creator: admin
rights: Copyright (c) 2025 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2025-03-30
publication date: 2025-03-30

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP PRAJURIT TNI
type: item
description: Tindak pidana gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang diatur dalam pasal 126 KUHPM merupakan dua aturan hukum yang terpisah, namun pada kenyataannya tindak pidana gratifikasi yang terjadi, dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh prajurit TNI sehingga dapat menimbulkan keragu-raguan terhadap penerapan aturan hukum untuk dapat memenuhi nilai-nilai keadilan apabila tindak pidana tersebut terjadi berbarengan. Agar permasalahan itu dapat diurai digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Yang pada akhirnya menghasilkan kepastian tentang aturan hukum yang diterapkan dalam hal telah terjadi perbarengan tindak pidana gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang, serta putusan yang mencerminkan keadilan dan tercapainya tujuan pidana yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan untuk mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Gratification
  topic: keywords
subject: Abuse of Power
  topic: keywords
creator: admin
rights: Copyright (c) 2025 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2025-04-30
publication date: 2025-04-30

DAMPAK PUTUSAN PENGADILAN MILITER YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN MILITER (STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II JAKARTA NOMOR : 110-K/PM.II-08/AD/VI/2020)
type: item
description: Narcotics abuse is the use without rights and against the law which is carried out not for medicinal purposes, but because they want to enjoy its effects, in excessive amounts, irregularly, and lasting for quite a long time, thereby causing problems with physical, mental health and social life. The criminal act of abusing narcotics for oneself is regulated in Article 127 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The TNI as an instrument of the state as a defense functionary must be at the forefront as a role model for civil society who uses the TNI as an example in their discipline in life. It turns out that in national and state practice, the military is still found to be involved in narcotics crimes. In 2020 there were 22 narcotics crime cases tried at the Jakarta II Military Court. The Military Court is a legal body responsible for adjudicating legal violations committed by military personnel. This court decision must have high effectiveness in enforcing discipline and providing a deterrent effect to violators. Narcotics abuse in the military is a very serious problem and can threaten the security and safety of the country.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: Narcotics
  topic: keywords
subject: Military Court
  topic: keywords
subject: Decision
  topic: keywords
creator: admin
rights: Copyright (c) 2025 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2025-05-20
publication date: 2025-05-20
starting page: 20
ending page: 20

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP PRAJURIT TNI
type: item
description: The criminal act of gratification is part of the criminal act of corruption regulated in article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Abuse of Power which is regulated in article 126 of the Criminal Procedure Code which are two separate legal rules, but in reality the criminal act of gratification is happens, is done by abusing power. It is possible that this was carried out by TNI soldiers so that it could raise doubts about the application of the rule of law to be able to fulfill the values of justice if these crimes occurred simultaneously. In order for this problem to be broken down, a normative juridical approach is used, namely an approach by looking at the legal provisions contained in the legislation through a literature study. Which ultimately results in certainty regarding the rule of law that is applied in the event that there have been concurrent criminal acts of gratuity and abuse of authority, as well as decisions that reflect justice and the achievement of criminal objectives, namely to prevent people from committing crimes and to achieve protection for the interests of society.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
creator: admin
rights: Copyright (c) 2025
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SPLITSING DALAM PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS DITINJAU DARI KUHAP DAN KUHAPMIL
type: item
description: Abstrak Tindak Pidana Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk di lingkungan peradilan umum dan di lingkungan peradilan militer. Pemeriksaan perkara tindak pidana yang melibatkan masyakat sipil dan anggota militer, ada yang diperiksa melalui mekanisme koneksitas dan ada yang diperiksa tanpa melalui mekanisme koneksitas yaitu splitsing (Pemecahan berkas perkara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai analisis yuridis penerapan splitsing dalam penyelesaian perkara koneksitas ditinjau dari KUHAP dan KUHAPMIL. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian perkara koneksitas disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing), maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilannya masing-masing. Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan splitsing, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana khususnya asas keadilan, asas kepastian, asas kemanfaatan, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kata kunci : splitsing, koneksitas, sipil, dan militer Abstract The Crime of Connectivity is a crime committed jointly by those who are included in the general court environment and in the military court environment. Examination of criminal cases involving civil society and members of the military, some were examined through the connect…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: splitsing
  topic: keywords
subject: koneksitas
  topic: keywords
subject: sipil
  topic: keywords
subject: militer
  topic: keywords
subject: connectivity
  topic: keywords
subject: civil
  topic: keywords
subject: military
  topic: keywords
creator: Alyssa Sekarini
rights: Copyright (c) 2024 Sekolah Tinggi Hukum Militer
date: 2024-02-05
publication date: 2024-02-05
starting page: 1
ending page: 17

ANALISIS YURIDIS MEKANISME SUKSESI KEPRESIDENAN DI INDONESIA DIHADAPKAN DENGAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT
type: item
description: Abstrak Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari MPR harus melaksanakan sidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru menggantikan yang lama. Permasalahan muncul jika ketiga Menteri tersebut juga tidak dapat melasanakan tugas Kepresidenan karena berbagai alasan seperti darurat sipil, darurat militer, keadaan perang, bencana alam dan bahkan MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru tidak dapat melaksanakan sidang. Berdasarkan latar belakang tersebut relevansi untuk diangkat menjadi tulisan dengan metode penelitian hukum normatif kemudian dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsepsional. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan untuk mengetahui jika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru yang dilakukan oleh MPR tidak dapat dilaksanakan. Dan terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dalam hal adanya pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang dipegang oleh lembaga Negara MPR, tidaklah praktis, dan memakan waktu yang lama dan tidak dapat dilaksanakan jika situasi negara dalam keadaan darurat. Dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru apabila terjadi kekosongan secara bersamaan, harus dibuat suatu undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Suksesi Kepresidenan. Kata Kunci : Suksesi Kepresidenan dalam Keadaan Darurat Abstract Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution stipulates that if the President and Vice President die, stop, are dismissed, or are unable to carry out their obligations during their term of office simultaneously, the implementation of the dutie…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: Suksesi Kepresidenan dalam Keadaan Darurat
  topic: keywords
subject: Presidential Succession in an Emergency
  topic: keywords
creator: Dwi Kurnianto
rights: Copyright (c) 2024 Sekolah Tinggi Hukum Militer
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 1
ending page: 25

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
type: item
description: Abstrak Pertanggungjawaban komando ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional adalah suatu mekanisme yang mengatur tanggungjawab para atasan (komando) atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Pertanggungjawaban komando melibatkan pertimbangan tentang sejauh mana pemimpin, perwira, atau pejabat militer bertanggungjawab atas tindakan bawahannya. Dalam hukum internasional, pertanggungjawaban komando dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Dalam hukum nasional Pertanggungjawab komando ditemukan dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia. Pertanggungjawaban komando bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta memastikan bahwa para atasan bertanggungjawab atas tindakan bawahannya sebagai bagian dari suatu komando atau struktur komando. Pertanggungjawaban komando mengacu pada tanggungjawab hukum yang diterapkan pada individu yang bertanggungjawab atas tindakan yang melanggar hukum perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Pertanggungjawaban ini terkait erat dengan struktur komando dan kontrol, dimana pembuat kebijakan atau komandan bisa dianggap bertanggungjawab atas tindakan bawahan mereka yang melanggar hukum, terlepas dari apakah mereka secara langsung atau tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Kata Kunci : Pertanggungjawaban komando, Hukum Internasional, Hukum Nasional, Pelanggaran HAM Abstract Command accountability in terms of international law and national law is a mechanism that regulates the responsibility of superiors (commands) for actions carried out by their subordinates. Command accountability involves consideration of the extent to which the leader, officer, or military official is responsible for the actions of his subordinates. In international law, command accountability can be found in various legal instruments such as the Geneva Conventions of 1949 and…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: Pertanggungjawaban komando
  topic: keywords
subject: Hukum Internasional
  topic: keywords
subject: Hukum Nasional
  topic: keywords
subject: Pelanggaran HAM
  topic: keywords
subject: Command Accountability
  topic: keywords
subject: International Law
  topic: keywords
subject: National Law
  topic: keywords
subject: Human Rights Violations
  topic: keywords
creator: Rivain Wahyudi Hasnal
rights: Copyright (c) 2024 Sekolah Tinggi Hukum Militer
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 1
ending page: 34

PENERAPAN OBSTRUCTION OF JUSTICE SEBAGAI TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN JIWA KORSA DALAM MILITER ( STUDI KASUS FERDY SAMBO )
type: item
description: Abtrak Obstruction of Justice merupakan tindakan menghalang-halangi atau merintangi suatu proses penyidikan pada suatu tindak pidana, yang artinya segala upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mana perbuatan itu ialah perbuatan yang bisa menghalangi atau pengaruhi yang di akhirnya suatu kejahatan tidak bisa terungkap atau luput, kabur dan segala perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga tidak bisa diaksesnya suatu kejahatan serta tidak dapat terungkap. Obstruction of Justice ini banyak dijumpai di suatu institusi, lembaga atau suatu organisasi atau hubungan ikatan batin sehingga cendrung menutupi atau tidak mau mengungkap perbuatan seseorang terhadap orang lain, karena dalam mereka mempunyai ikatan batin yang kuat. Obstruction of Justice ini acapkali dikaitkan dengan doktrin jiwa korsa pada suatu pasukan atau korps, kita ketahui bahwa jiwa korps ialah sikap kecintaan kepada suatu kesatuan. Prilaku saling melengkapi atau doktrin jiwa korsa sering kita dapatkan dalam sebuah institusi atau tentara atau korps, seperti kenyataan yang sedang viral pada waktu ini yaitu masalah pembunuhan anggota polisi bernama Josua oleh Ferdy sambo ,dimana Ferdy sambo memerintahkan anak buahnya yaitu Hendra Kurniawan dkk, seorang anggota polisi pula buat melakukan tindakan mengaburkan atau merintangi suatu proses aturan dengan mengganggu alat bukti merekayasa suatu tindak pidana sebagai akibatnya tindak pidana tadi tidak dapat diungkap. Lingkup kepolisian pula dibentuk dengan doktrin jiwa korsa sangat identik menggunakan jiwa korsa yang ditanamkan di lingkungan militer bahkan waktu pendidikan pertama ketika itu polisi dan militer sama-sama di didik dalam pendidikan pertama di lembah Tidar, rindam, sekolah polisi negara dan di sanalah terbentuk jiwa korsa yang sangat mirip antara polisi dan militer, seiring jalannya perkembangan waktu jiwa korsa diterapkan mereka pada melaksanakan setiap tugas dimana tugas tidak melihat apakah tugas atau tindakan tersebut sinkron denganat…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
creator: Herbethonius Parasian Gultom
rights: Copyright (c) 2024 Sekolah Tinggi Hukum Militer
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 1
ending page: 17

KEWENANGAN PERADILAN MILITER TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PERKARA KONEKSITAS YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
type: item
description: Abstrak Pertama: untuk mengetahui, memahami dan mengkaji mengenai kewenangan Pengadilan Militer terhadap tindak pidana koneksitas, yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI; Kedua: Untuk mengetahui penyelesaian perkara koneksitas dalam lingkungan Pengadilan Militer, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa, titik tolak penelitian ini adalah terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan dan teori-teori hukum. Selain itu, dilakukan pengkajian terhadap hukum positif berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian, kesimpulannya bahwa kewenangan Peradilan Militer terhadap Anggota TNI pelaku tindak pidana umum maupun tindak pidana yang dilakukan bersama-sama Anggota Militer bersama warga sipil (koneksitas), menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diadili dalam lingkungan Peradilan Militer, tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI bersama-sama warga sipil (Koneksitas) dalam mengadili merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (Umum). Proses penyelesaian perkara koneksitas, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diadakannya Tim Tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman, pelaksanaan penyidikan oleh Tim Tetap koneksitas akan didapat suatu penetapan hukum bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan dari lingkungan Peradilan Negeri (Umum)…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: Kewenangan Peradilan Militer
  topic: keywords
subject: Tindak Pidana Koneksitas
  topic: keywords
subject: Military Judicial Authority
  topic: keywords
subject: Criminal Acts of Connection
  topic: keywords
creator: M. Dastin Meta Swandana
rights: Copyright (c) 2024 Sekolah Tinggi Hukum Militer
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 1
ending page: 21

EVALUASI KETEPATAN PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PASAL 39 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN BAGI PRAJURIT TNI UNTUK BERAKTIVITAS BISNIS
type: item
description: Abstrak Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan penting dalam menjaga negara, tetapi keterlibatan anggota TNI dalam bisnis dapat mengancam integritas dan profesionalisme. Permasalahan terdapat pada penafsiran dan penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, kurang efektifnya pengawasan, dan rendahnya pemahaman tentang integritas dan profesionalisme. Solusi meliputi evaluasi penafsiran dan penerapan pasal, peningkatan edukasi dan sosialisasi, serta sistem yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode penentuan responden, penentuan variabel, tinjauan pustaka, dan analisis data gabungan untuk mengkaji larangan TNI berbisnis. Penelitian akan mengumpulkan data, mengidentifikasi variabel kunci, mengkaji teori dan peraturan, serta menganalisis data untuk menyusun rekomendasi. Analisis hukum mencakup aspek hukum pidana, perdata, dan perdagangan/bisnis. Survei menunjukkan perlunya revisi pasal dan pedoman yang lebih jelas bagi prajurit TNI dan pihak terkait. Kata Kunci : Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, integritas dan profesionalisme, kegiatan usaha, dan penegakan hukum Abstrack The Indonesian National Armed Forces (TNI) play an important role in protecting the country, but the involvement of TNI members in business can threaten integrity and professionalism. The problems lie in the interpretation and application of Article 39 Number 3 of Law Number 34 of 2004, the lack of effective supervision, and the low understanding of integrity and professionalism. Solutions include evaluating the interpretation and application of articles, increasing education and socialization, as well as a transparent and accountable system. This study uses the method of determining respondents, determining variables, reviewing the literature, and analyzing combined data to examine the TNI's prohibition on doing business. Research will collect data, identify key variables, examine theory and regulations, and a…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: Tentara Nasional Indonesia (TNI)
  topic: keywords
subject: Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
  topic: keywords
subject: integritas dan profesionalisme
  topic: keywords
subject: kegiatan usaha, dan penegakan hukum
  topic: keywords
subject: Indonesian National Army (TNI)
  topic: keywords
subject: Article 39 Number 3 Law Number 34 of 2004
  topic: keywords
subject: integrity and professionalism
  topic: keywords
subject: business activities and law enforcement
  topic: keywords
creator: Allan Kharisma Sandhi
rights: Copyright (c) 2024 Sekolah Tinggi Hukum Militer
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 1
ending page: 40

ASAS PROPORSIONALITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA PADA PASAL 114 UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
type: item
description: Kejahatan menekankan pada fungsi preventif yang dirancang untuk mencegah orang melakukan tindak pidana. Konsep proporsionalitas pidana lebih banyak berkaitan dengan tujuan pidana yang terkandung dalam putusan hakim, seperti terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Salah satu contoh yakni terjadi pada kasus pelaku yang mengedarkan narkotika yang termuat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 10-K/PMT - II/AD/III/2020. Berdasarkan dari uraian latar belakang, permasalahan yang dikaji, yakni : Apakah asas proporsionalitas mempunyai peranan penting bagi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Narkotika dan bagaimanakah penerapan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Narkotika yang didakwa melanggar pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu satu, masih ditemukannya putusan hakim terhadap kasus tindak pidana peredaran narkotika yang didakwakan dengan pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak proporsional. Dua, masih ditemukan ketidak sebandingan antara pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika sebagaimana hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai pertimbangan sesuai dengan asas keadilan dan asas proporsionalitas.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
creator: Sugihartono
rights: Copyright (c) 2024
date: 2024-05-22
publication date: 2024-05-22
starting page: 1
ending page: 13

TINJAUAN YURIDIS PERSYARATAN SUBSTANTIF DAN ADMINISTRATIF ASIMILASI DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN NARAPIDANA MILITER KEPADA SATUAN ASAL MENJELANG BEBAS
type: item
description: Narapidana memiliki hak antara lain mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat atas dasar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Militer belum ada aturan khusus yang mengaturnya sehingga hak-hak tersebut antara das sollen dengan das sein-nya tidak sama sehingga timbul permasalahan yang memberi kesan adanya deskriminasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian berupa produk hukum, contohnya dalam mengkaji peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemberian asimilasi kepada narapidana militer di Lemasmil didasarkan kepada Pasal 15 KUHP, Pasal 21 KUHPM serta Peraturan Panglima TNI Nomor 67 Tahun 2018 tentang pembebasan bersyarat bagi Narapidana Militer di Lingkungan TNI sedangkan didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan penanggulangan Covid-19 yang dimana untuk asimilasi, cuti, maupun pembebasan bersyarat sampai saat ini belum pernah diberikan kepada Narapidana Militer sehingga tidak memberikan rasa keadilan.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
creator: Rudy Piterson Blake
rights: Copyright (c) 2024
date: 2024-04-17
publication date: 2024-04-17
starting page: 1
ending page: 13

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PERKARA REKRUTMEN TNI-AD
type: item
description: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum, yang berarti setiap warga negaranya harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada, tidak terkecuali pejabat negara, aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD) yang harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata TNI-AD berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai aparatur negara, TNI-AD berkewajiban menyelenggarakan tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan ganguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Seorang TNI-AD yang seyogyanya sebagai penjaga keutuhan NKRI memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Disiplin Militer juga dapat melakukan suatu tindak pidana. Pelaksanaan seleksi penerimaan prajurit melalui proses rekruitmen masih banyak permasalahan, salah satunya adalah sorotan negatif masyarakat tentang praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), percaloan, dan adanya politik uang untuk bisa masuk menjadi prajurit. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran dalam kasus rekrutmen (Rekrutmen TNI-AD) di lingkup panitia maupun personel TNI-AD.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
creator: Soponyono Tunggul Sutrisno
rights: Copyright (c) 2024
date: 2024-04-03
publication date: 2024-04-03
starting page: 1
ending page: 12

https://jurnal.sthm.ac.id/index.php/hukummiliter/article/view/140
type: item
title: ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN SEBAGAI INFLUENCER YANG MEMPROMOSIKAN APLIKASI BINOMO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
description: Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Binomo merupakan platform trading binary yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan, baik itu forex (foreign exchange), dan saham. Binomo menjamin klien perusahaan menerima layanan berkualitas, transparan, dan terjamin dari organisasi penyelesaian sengketa yang netral dan independen. Influencer aplikasi Binomo adalah seorang dengan jumlah followers atau pengikut banyak, yang memiliki pengaruh besar kepada audience dalam aplikasi binomo. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif, dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Apilkasi binomo tidak memiliki legalitas sehingga ditetapkan sebagai aplikasi illegal. Cara kerja binomo adalah dengan mengharuskan seorang trader memprediksi harga sebuah aset apakah akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Selain itu binomo yang termasuk salah satu jenis binary option atau opsi biner merupakan kegiatan perjudian daring yang berkedok trading dalam perdagangan berjangka komiditi. Seorang influencer yang mempromosikan kegiatan ini dengan mempromosikan dalam sebuah video yang disebarkan melalui media sosial merupakan kegiatan ilegal dan merupakan sebuah penipuan karena memberikan keuntungan dan kekayaan dengan cara yang mudah sehingga dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasaal 55 KUHP. Hal ini karena seorang influencer yang mempromosikan / afiliator merupakan pihak yang membantu terjadinya suatu tindak pidana (Medepleger).
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: perdagangan berjangka komoditi
  topic: keywords
subject: binomo
  topic: keywords
subject: influencer
  topic: keywords
subject: commodity futures trading
  topic: keywords
creator: Raden Gustaman Wiradinata
rights: Copyright (c) 2024
date: 2024-03-12
publication date: 2024-03-12
starting page: 1
ending page: 16

SENGKETA PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK EIGENDOM YANG PENGUASAAN FISIKNYA DILAKUKAN OLEH TNI ANGKATAN DARAT
type: item
description: Hingga saat ini masih banyak tanah bekas hak-hak lama yang belum dilakukan konversi ataupun dilakukan pendaftaran tanah terhadap hak atas tanah tersebut. Sementara pemiliknya hanya melakukan penguasaan yuridis tanpa melakukan penguasaan fisik terhadap tanah tersebut. Seperti sengketa penguasaan yang terjadi antara Raminten selaku Penggugat sebagai ahli waris dari F.W. Berg dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam hal ini Kodam III/SLW. Obyek sengketanya ialah tanah dan bangunan sesuai Eigendoom Verponding Nomor 9271, yang saat ini dikuasai oleh TNI Angkatan Darat dan dikenal sebagai Hotel Casa d’Ladera. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif, dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah terkait sengketa kepemilikan tanah bekas hak Eigendom yang tidak dilakukan konversi, harus dilihat status subjek pemilik hak tersebut. F. W. Berg sebagai pemilik tanah bekas hak Eigendom tersebut pada saat UUPA diundangkan, berstatus sebagai WNA dengan kewarganegaraan Belanda. Sehingga tidak dapat memenuhi prinsip nasionalitas untuk memiliki hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Maka berdasarkan Keppres No 32/1979, tanahnya dianggap telah hapus dan menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Tanah tersebut dikuasai oleh TNI AD atas dasar itikad baik, maka Pemerintah/BPN seharusnya memberikan prioritas pemberian hak pakai atas tanah tersebut kepada TNI AD.
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: hak eigendom
  topic: keywords
subject: tanah bekas hak eigendom
  topic: keywords
subject: konversi hak eigendom
  topic: keywords
subject: tanah TNI AD
  topic: keywords
subject: eigendom rights
  topic: keywords
subject: former eigendom rights
  topic: keywords
subject: eigendom rights conversion
  topic: keywords
subject: Indonesian Army Land
  topic: keywords
creator: Agung Nugraha
rights: Copyright (c) 2024
date: 2024-02-20
publication date: 2024-02-20
starting page: 1
ending page: 8

PENYELESAIAN PERKARA DESERSI SECARA IN ABSENSIA DI PERADILAN MILITER DALAM PERSPEKTIF KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM
type: item
description: ABSTRAK Urgensi penelitian ini antara lain pengaturan perkara Desersi secara In Absensia meruju pada Pasal 143 UU Peradilan Militer yang pada praktiknya masih ada perkara yang diputus dalam jangka waktu dibawah 6 (enam) bulan guna menanggulangi tunggakan perkara. Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian berupa produk perilaku hukum. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normatif. Penelitian normatif diolah menggunakan teknik pengolahan data Triangulasi dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum terhadap penyelesaian perkara Desersi secara In Absensia dikaitkan dengan Pasal 143 UU Peradilan Militer yang memiliki jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah. Pemeriksaan perkara Desersi secara secara In Absensia yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan. Alasan apapun dan pertimbangannya, tidak dibenarkan karena bertentangan dengan persyaratan formal yang dirumuskan dalam UU Peradilan Militer. Penyelesaian perkara Desersi secara In Absensia pada Peradilan Militer dalam perspektif kepastian, keadilan dan kepastian hukum di Pengadilan Militer harus mengacu pada Pasal 143 UU Peradilan Militer yang jangka waktu/prosesnya paling lama selama 6 (enam) bulan. Terlepas dari Perundang-Undangan lain, sejalan dengan ketentuan Lex specialis derogat legi generali, maka kedua peraturan Perundang-Undangan tersebut harus dikesampingkan dan mengutamakan UU Peradilan Militer. Kata kunci: Desersi In Absensia, Peradilan Militer, Pertimbangan Hakim ABSTRACT The urgency of this research includes the arrangement of cases of desertion in absentia referring to Article 143 of the Law on Military Justice where in practice there are still cases that are terminated within a period of under 6 (six) months in order to deal with arrears in cases. This research uses a normative juridical research type which is a …
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Desersi In Absensia
  topic: keywords
subject: Peradilan Militer
  topic: keywords
subject: Pertimbangan Hakim
  topic: keywords
subject: esertion in Absenteeism
  topic: keywords
subject: Military Justice
  topic: keywords
subject: Judgment of Judgese
  topic: keywords
creator: Tri Agus. S
rights: Copyright (c) 2023 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2023-11-08
publication date: 2023-11-08
starting page: 78
ending page: 99

DESAIN PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN BATTLE MILITARY COURT DESIGN
type: item
description: ABSTRAK Ketiadaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur teknis yudisial Pengadilan Militer Pertempuran mendesak untuk dilakukan penyusunan dan/atau rumusan ulang ketentuan perundangan yang memuat antara lain, Kompetensi Pengadilan Militer Pertempuran, Susunan Organisasi, Hukum Acara pemeriksaan yang digunakan, Upaya Hukum, dan Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengingat banyaknya hal yang akan diatur berkaitan dengan eksistensi Pengadilan militer Pertempuran maka seyogyanya perlu diatur dalam perundang-undangan tersendiri baik melalui Undang-Undang maupun melalui Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak banyak menjelaskan tentang pembinaan teknis yudisial, organisasi, dan administrasi Pengadilan Militer Pertempuran. Beberapa Pasal di dalamnya yang mengatur tentang Pengadilan Militer Pertempuran mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah namun Peraturan Pemerintah yang diharapkan dapat menjadi peraturan pelaksanaan belum dibentuk. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang hanya mengatur hal-hal umum tidak dibisa dijadikan sebagai landasan operasional dalam menggelar Pengadilan Militer Pertempuran di daerah operasi militer bila benar-benar terjadi perang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Kata kunci: Kompetensi, Pengadilan Militer Pertempuran, Susunan Organisasi ABSTRACT The absence of statutory regulations governing the judicial techniques of the Military Court of Combat is urgent for drafting and/or reformulating statutory provisions which include, among other things, the Competence of the Military Court of Combat, Organizational Structure, Examination Procedure Law used, Legal Remedies, and Implementation of court decisions has permanent legal force. Given the many things that will be regulated related to the existence of the Military Court of Combat, it should be regulated in separate legislation eithe…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Kompetensi
  topic: keywords
subject: engadilan Militer Pertempuran
  topic: keywords
subject: Susunan Organisasi
  topic: keywords
subject: Competence
  topic: keywords
subject: Martial Court of Combat
  topic: keywords
subject: Organizational Structure
  topic: keywords
creator: Sator Sapan Bungin
rights: Copyright (c) 2023 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2023-11-08
publication date: 2023-11-08
starting page: 61
ending page: 77

PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DIMASA KINI DAN YANG AKAN DATANG DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL
type: item
description: Abstrak Hukum adat adalah sesuatu aturan tradisional peninggalan kebudayaan yang harus diwariskan secara turun-temurun. Sehingga perlu menyimpannya dengan hati-hati. Masyarakat memiliki hak untuk memperolehnya sebagai warisan budaya dan untuk melindunginya. Bahkan, lebih mendasar lagi, sebagai hak asasi manusia, Orang/masyarakat harus menghormati atau mendukung budaya ini. Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang Perkembangan Hukum Adat Dimasa Datang sehingga dibutuhkan Hukum adat sebagai sumber daya nasional yang tak ternilai untuk memecahkan berbagai masalah di satu sisi, itu adalah aset kekayaan budaya untuk mendorong peningkatan pembangunan berskala nasional yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, sehingga dalam mengumpulkan data melalui yuridis normatif dan studi kepustakaan serta Diskriftif Fenomenologis. Secara keseluruhan data-data bersumber dari kepustakaan dan sebagian menghubungkan realitas yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum adat yang berkembang dengan masyarakat yang menjadi subyeknya, bersifat fleksibel (kenyal), yang senantiasa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan merespons setiap Gerakan perubahan sesuai dengan keperluan dari masa ke masa, karena adanya pengaruh dari dalam dan luar . Rekomendasi, Hukum Adat bagi masyarakat adat Indonesia sangatlah penting keberadaannya dimana merupakan suatu instrument dalam proses pembentukan hukum. Hukum adat dituntut untuk menjadi tumbuh dinamis dan berkembang fleksibel sejalan dengan sistem atau konstruksi hukum lainnya. Sistem common law mungkin ada dalam subsistem konstitusional. Hukum adat dijadikan sistem hukum sendiri atau mandiri di suatu wilayah atau daerah tertentu yang tentunya bisa tumbuh dengan pemikiran masyarakat yang menganut hukum umum yang modern. Susuai konteksnya bahwa hukum yang bersifat domestik atau bahkan nasional adalah tidak dapat dijadikan satu hukum yang di vonis dapat berlaku bagi masyarakat yang moder…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Perkembangan
  topic: keywords
subject: hukum adat
  topic: keywords
subject: masa kini
  topic: keywords
subject: akan datang
  topic: keywords
subject: kerangka
  topic: keywords
subject: hukum nasional
  topic: keywords
subject: Development
  topic: keywords
subject: customary law
  topic: keywords
subject: present: future
  topic: keywords
subject: framework
  topic: keywords
subject: national law
  topic: keywords
creator: Masyhar sa’adi
rights: Copyright (c) 2023 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2023-09-14
publication date: 2023-09-14
starting page: 41
ending page: 60

IMPLEMENTASI PENERAPAN PIDANA TUTUPAN DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA
type: item
description: ABSTRAK Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) disebutkan bahwa salah satu jenis pidana pokok yaitu “Pidana Tutupan”. Demikian pula dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada sekarang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahannya), keberadaan pidana tutupan sebagai pidana pokok masih eksis. Pencantuman pidana tutupan dalam KUHP Nasional berarti eksistensi pidana tersebut masih dipertahankan dan masih efektif untuk diterapkan. Titik berat penjatuhan pidana tutupan adalah apabila hakim menilai bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan “maksud yang patut dihormati”. Oleh karena itu, agar tidak terjadi multitafsir perlu dirumuskan terlebih dahulu pengertian/definisi dari kalimat “maksud yang patut dihormati” sebagai dasar penerapan/penjatuhan pidana tutupan. Selanjutnya dalam tindak pidana apa saja pidana tutupan dapat diterapkan saat ini, hal ini tentu telah terjadi pergeseran substansi yang pada awalnya diterapkan dalam tindak pidana politik menjadi kepada tindak pidana umum. Pidana tutupan dapat diterapkan/ dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan niat untuk kepentingan negara (kepentingan pertahanan dan kemanan negara); untuk tujuan kemanusiaan; atau untuk kepentingan masyarakat luas dan tidak ada niat untuk mengambil keuntungan sedikitpun dari tindak pidana tersebut. Implementasi penerapan “pidana tutupan” dalam praktik peradilan di Indonesia hingga saat ini tercatat baru sekali diterapkan, yaitu dalam perkara Peristiwa 3 Juli 1946. Kata kunci: Penerapan, Pidana Tutupan, Praktik Peradilan ABSTRACT In Article 10 of the Criminal Code (KUHP) and Article 6 of the Military Criminal Code (KUHPM) it is stated that one of the main types of punishment is "c…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Penerapan
  topic: keywords
subject: Pidana Tutupan
  topic: keywords
subject: Praktik Peradilan
  topic: keywords
subject: Application
  topic: keywords
subject: Covert Crime,
  topic: keywords
subject: Judicial Practice
  topic: keywords
creator: Sutrisno
rights: Copyright (c) 2023 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2023-08-15
publication date: 2023-08-15
starting page: 21
ending page: 40

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM MILITER OLEH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGARAAN PERTAHANAN NEGARA
type: item
description: Abstrak Penelitian ini berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku aborsi tanpa indikasi medis. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis dan Bagaimana kesesuaian Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dengan prinsip keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada Metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki. Hasilnya penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana pada jenis delik pidana umum yang lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan dan memberikan pembedaan perihal pelaku aborsi baik yang sudah menikah ataupun belum. Intinya adalah selama subjek atau pelaku delik tersebut mampu bertanggungjawab dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf, maka hukuman atau pidana dapat ditimpakan kepadananya. Ini juga merupakan bagian dari setiap rumusan unsur delik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kata Kunci : Analisis, Pertanggungjawaban, Aborsi Abstract This research is related to the criminal prosecution of abortion perpetrators without medical indications. The purpose of this writing is to find out how sanctions are imposed on perpetrators of the crime of abortion without medical indication and how Decision Number 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK conforms to the principles of justice. The method used in this research is the normative juridical method. This research method also attempts to search for facts by providing an appropriate interpretation of the data with the aim of creating systematic descriptions, images or paintings and facts regarding the problem the author is investigating. The results of this research show that criminal liability applies to other types of gene…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Analisis
  topic: keywords
subject: Pertanggungjawaban
  topic: keywords
subject: Aborsi
  topic: keywords
subject: Analysis
  topic: keywords
subject: Accountability
  topic: keywords
subject: Abortion
  topic: keywords
creator: Dr. Bujang Ali, S.H., M.Si.
rights: Copyright (c) 2023 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2023-04-16
publication date: 2023-04-16
starting page: 107
ending page: 130

KONSEPSI KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM PENEGAKKAN HUKUM PADA SAAT KEADAAN BAHAYA
type: item
description: ABSTRAK Pemberlakuan keadaan bahaya di Indonesia dinyatakan oleh seorang Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 12 serta ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Dalam undang-undang keadaan bahaya tidak dijelaskan secara jelas bahwa dalam hal penegakkan hukum pada saat keadaan bahaya diberikan kepada badan peradilan mana sehingga ketika terjadi keadaan bahaya dimana suatu organ dan fungsi negara saat itu tidak dapat berfungsi sebagaimana biasanya maka tidak menutup kemungkinan kewenangan menuntut dan mengadili diberikan kepada badan peradilan militer yang mana subjeknya tidak terbatas baik militer maupun sipil, asal dilakukannya pada saat keadaan bahaya yang mengancam keamanan dan ketertiban negara sehingga perlu adanya upaya cepat dan efisien dalam menegakkan hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang sumber datanya hanyalah data sekunder dengan pendekatan komparatif yaitu membandingkan penerapan keadaan bahaya di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada peradilan militer dalam penerapan keadaan bahaya dikaitkan organ dan fungsi negara tidak dapat menjalankan tugasnya seperti biasanya. Kesimpulan dari penelitian, bahwa peradilan militer dapat diberikan wewenang untuk menuntut dan mengadili warga sipil dan militer yang melakukan pelanggaran hukum pada saat keadaan bahaya sebagaimana disebutkan dalam rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya yang pernah disetujui oleh badan legislatif dan eksekutif hanya saja dalam hal mengundangkan belum dapat dilakukan pada saat itu yang masih menjadi pertentangan di kalangan masyarakat. Tentunya kewenangan peradilan militer pernah diberlakukan di Indonesia ketika dalam keadaan bahaya baik mengadili Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 15/No. 1/April 2023 84 militer maupun warga sipil dan bahkan di negara bagia…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Kewenangan Peradilan Militer Dalam Keadaan Bahaya
  topic: keywords
subject: Authority of the Military Court in an Emergency
  topic: keywords
creator: Wanda Syahputra
rights: Copyright (c) 2023 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2023-04-15
publication date: 2023-04-15
starting page: 83
ending page: 106

PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN BAGI PRAJURIT TNI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA
type: item
description: ABSTRAK Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba, dimana tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba sangat tinggi, baik obat yang diselundupkan dari luar negeri maupun obat yang diproduksi di dalam negeri. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta dilakukan analisis deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa personel militer yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba dapat didakwa berdasarkan Pasal 127(1) UU Narkoba dan tidak lagi memenuhi syarat untuk pembelaan. sebagai prajurit TNI. Oleh karena itu, penerapan pidana penjara dan penambahan masa pemberhentian dinas militer, meskipun belum terlaksana pelaksanaan terkait rehabilitasi prajurit TNI penyalahguna narkoba, namun ada beberapa faktor selain faktor internal. menyerukan pimpinan TNI untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada prajurit yang menyalahgunakan narkoba. Kata Kunci : Narkotika, Prajurit TNI, Pidana Tambahan, Pemecatan ABSTRACT Indonesia is currently in the midst of a drug emergency, where the prevalence and abuse of drugs is very high, whether it is smuggled drugs from abroad or domestically produced drugs. This research method uses a standard legal research method with a statutory and conceptual approach and is subjected to descriptive and qualitative analysis. The results of this study show that military personnel committing drug abuse offenses may be charged under Section 127(1) of the Drug Act No. 35 2009. TNI soldiers are considered criminals and no longer available. eligible for detention as a TNI soldier. . therefore the applied penalty is imprisonment and the additional penalty is deprivation of military service, while the implementation related to the rehabilitation of drug-abusing TNI soldiers has not been carried out due to a number of other factors apart from an internal call from the Ministry of the Interior. TNI leadership punishes soldiers who abuse dru…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Narkotika
  topic: keywords
subject: Prajurit TNI
  topic: keywords
subject: Pidana Tambahan
  topic: keywords
subject: Pemecatan
  topic: keywords
subject: Drugs
  topic: keywords
subject: TNI soldiers
  topic: keywords
subject: additional crimes
  topic: keywords
subject: firing
  topic: keywords
creator: Muhammad Rudi
rights: Copyright (c) 2023 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2023-04-15
publication date: 2023-04-15
starting page: 65
ending page: 82

PIDANA TAMBAHAN PENURUNAN PANGKAT: TEKS DAN KONTEKS DALAM SISTEM PEMIDANAAN HUKUM PIDANA MILITER
type: item
description: Abstrak Penurunan pangkat merupakan jenis sanksi pidana tambahan dalam sistem sanksi hukum pidana militer. Sebagai salah satu sanksi yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana Militer, maka pidana penurunan pangkat merupakan bagian (sub-sistem) dari sistem pemidanaan dalam hukum pidana militer. Sistem pemidanaan (The Sentencing System), dalam arti luas, menurut L.H.C. Hulsman, adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (The statutory rules relating to penal sanctions and punishment). Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. diperlukan adanya sanksi pidana tambahan penurunan pangkat, tetapi dirasakan ada kelemahan dari aspek teks rumusan, bagaimana menyempurnakan rumusan sanksi pidana penurunan pangkat ini. Namun, jika menunggu penyempurnaan dalam pembaruan KUHPM yang belum dapat diketahui kapan akan dilakukan, dan tentu akan memakan waktu yang sangat lama sebagaimana pembaruan KUHP, lalu bagaimana ”nasib” dari jenis pidana tambahan penurunan pangkat. Kata Kunci : Hukum Pidana Militer, Turun Pangkat Abstract Demotion is a type of additional criminal sanction in the military criminal law sanction system. As one of the sanctions regulated in the Military Criminal Law Law, the crime of demotion is part (sub-system) of the punishment system in military criminal law. The sentencing system, in a broad sense, according to L.H.C. Hulsman, are statutory rules relating to criminal sanctions and punishment (The statutory rules relating to pena…
subject: Jurnal Hukum Militer
  topic: section
subject: RINCIAN KATEGORI
  topic: category
subject: Hukum Pidana Militer
  topic: keywords
subject: Turun Pangkat
  topic: keywords
subject: Military Criminal Law
  topic: keywords
subject: Demotion
  topic: keywords
creator: Agustinus PH
rights: Copyright (c) 2023 JURNAL HUKUM MILITER
date: 2023-03-15
publication date: 2023-03-15
starting page: 45
ending page: 64