SENGKETA PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK EIGENDOM YANG PENGUASAAN FISIKNYA DILAKUKAN OLEH TNI ANGKATAN DARAT Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 14/No. 1/Februari 2022

Abstract

ABSTRAK

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak atas tanah yang diatur oleh hukum tanah barat dinyatakan tidak berlaku dan dikonversi menjadi hak-hak yang diatur di dalam UUPA. Namun kenyataannya masih banyak hak-hak atas tanah yang belum dikonversi, terutama hak-hak atas tanah yang berasal dari Hak Eigendom. Bahkan banyak tanah bekas Hak Eigendom peninggalan warga negara Belanda, namun tidak pernah dilakukan konversi. Pemilik atau ahli warisnya masih merasa memiliki hak atas tanah tersebut, sementara tidak dilakukan penguasaan secara fisik terhadap tanah tersebut Sehingga terjadi sengketa di tanah-tanah tersebut yang penguasaan fisiknya dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, yang bahkan penguasaan tersebut telah dilakukan sejak sebelum berlakunya UUPA. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif, dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah tanah bekas hak Eigendom yang tidak dilakukan konversi, harus dilihat apakah pemilik hak tersebut memenuhi syarat untuk memiliki hak milik. Jika pemilik hak Eigendom tersebut bukan WNI tunggal, dan tidak dikonversi hingga 24 September 1961, maka hak tersebut hapus dan menjadi milik negara. Tanah tersebut jika dikuasai oleh TNI AD atas dasar itikad baik, maka Pemerintah/instansi terkait seharusnya memberikan hak penguasaan atas tanah tersebut kepada TNI AD.

Kata kunci: hak eigendom; tanah bekas hak eigendom; konversi hak eigendom; tanah TNI AD.

ABSTRACT

With the enactment of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA), land rights which regulated by western land law are declared invalid and converted into rights which regulated in UUPA. However, in reality there are many land that have not been converted, especially that originating from Eigendom Rights. In fact, many of the former Eigendom rights lands were owned by Dutch citizens, but its conversion was never carried out. The owner think they still have the right to the land, but didn’t do any physical occupation. There is a dispute over these lands whose occupation physically were carried out by the Indonesian Army. These issues are examined using a normative method through cases and statutes. The conclusion is if the former Eigendom land has’nt been converted, whether the owner fulfills the requirements to have the right. If the owner was not an Indonesian citizen, and it was’nt converted until September 24, 1961, then the right is annulled and becomes the property of the state. If the land is occupied by the TNI AD on the basis of good faith, then the relevant government/agencies should give the right of occupation over the land to the TNI AD.

Keywords : eigendom rights; former eigendom rights; eigendom rights conversion; Indonesian Army Land.