PEMBERIAN KREDIT DENGAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN TNI SEBAGAI JAMINAN DI BANK RAKYAT INDONESIA Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 14/No. 1/Februari 2022

Abstract

Abstrak

             Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perkreditan didasarkan pada suatu perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan kreditor untuk menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk pelunasan utang sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Mengenai masalah bunga, masalah penelitian ini adalah perlindungan hukum mengenai perjanjian kredit dan penyelesaian sengketa jika kreditor atau pun debitor melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan TNI yang digunkan sebagai jaminan di Bank Rakyat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu untuk mengkaji berbagai peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek hukum pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan TNI di Bank Rakyat Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia dalam perjanjian melakukan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan TNI dilaksanakan dalam empat tahap. Keempat tahapan itu, yaitu : tahapan permohonan kredit, tahapan pemeriksaan berkas pengajuan kredit, tahapan keputusan permohonan kredit, dan tahapan pencairan kredit. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan benar. Adapun syarat paling utama dalam kredit ini adalah dengan adanya lampiran pengantar dari instansi TNI itu bekerja, identitas debitor, identitas suami istri dan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan TNI.

Kata Kunci: Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Pengangkatan

  Abstract

 According to Law Number 10 of 1998 concerning Banking, credit is based on an agreement or loan agreement between a bank and another party, which requires creditors to provide money or equivalent claims for repayment of debts in accordance with the terms agreed upon by both parties. sides. Regarding the interest problem, the problem of this research is legal protection regarding credit agreements and dispute resolution if the creditor or debtor defaults on the loan agreement by using the Decree of the Appointment of the TNI which is used as collateral at Bank Rakyat Indonesia. The method used in this research is normative juridical, namely to examine various regulations related to the legal aspects of granting credit with a guarantee of the Decree of the Appointment of the TNI at Bank Rakyat Indonesia. The results of this study indicate that Bank Rakyat Indonesia in the agreement to enter into a credit agreement with the guarantee of the Decree of the Appointment of the TNI is carried out in four stages. The four stages are: the credit application stage, the credit application file examination stage, the credit application decision stage, and the credit disbursement stage. All these steps must be carried out correctly. The most important conditions in this credit are the presence of an introductory attachment from the TNI agency that is working, the identity of the debtor, the identity of the husband and wife and a guarantee of the TNI Appointment Decree.

 Keywords: Kredit Granting With Letter of Appointment Guarantee