PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA MILITER DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 14/No. 2/Agustus 2022

Abstract

ABSTRAK
Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan di Peradilan Militer dan pelaksanaan pidanya di Lembaga Pemasyarakat Militer (Lemasmil). Melalui UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa salah satu hak narapidana adalah pengurangan masa pidana (remisi). Rumusan masalah dalam penelitian adalah tentang bagaimana pemberian remisi bagi narapidana militer saat ini dan bagaimana penegakan hukum pemberian remisi bagi narapidana militer tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Didapatkan bahwa pemberian remisi melibatkan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Militer setempat untuk diteruskan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM setempat setelah mendapat persetujuan dari Pusat Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil). Sebelum daftar usulan remisi dikirimkan kepada Menkumham RI melalui Kakanwil Kemenkumham setempat, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Kepala Badan Bina Hukum (Kababinkum) TNI melalui Kapuslemasmil. Pemasyarakatan ialah komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana secara manusasi melalui hak-hak narapidana yang tercantum dalam peraturan yang mengikatnya, dalam Pasal 14 hurufI UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Peradilan Militer

Abstrack
Every crime committed by members of the TNI is resolved at the Military Court and the execution of the sentence at the Military Correctional Institution (Lemasmil). Through RI Law no. 12 of 1995 concerning Corrections, that one of the rights of convicts is a reduction in their sentence (remission). The formulation of the problem in this research is about how to grant remissions to military convicts today and how to enforce the law on granting remissions to these military convicts. The research method used is normative juridical research method. It was found that the granting of remission involved the Technical Implementation Unit of the local Military Penitentiary to be forwarded to the local Legal and Human Rights Regional Office after obtaining approval from the Military Correctional Center (Puslemasmil). Before the list of proposed remissions is sent to Menkumham RI through the local Kakanwil Kemenkumham, approval is first sought from the Head of the TNI's Legal Development Agency (Kababinkum) through Kapuslemasmil. Correctional is a commitment in an effort to change the condition of convicts through the process of fostering and treating convicts humanely through the rights of convicts listed in the regulations that bind them, in Article 14 letter-I of Law no. 12 of 1995 concerning Corrections.
Keywords: remission, prisoner, military court