ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 24 AYAT (1) KUHPM DALAM PENGAJUAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KESETIAAN BAGI PRAJURIT TNI YANG PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 14/No. 2/Agustus 2022

Abstract

ABSTRAK
Penerapan Pasal 24 Ayat (1) KUHPM dalam pengajuan tanda kehormatan negara bagi prajurit TNI yang pernah dijatuhi pidana penjara. Pasal tersebut memuat ketentuan mengenai hukuman tambahan bagi individu yang telah melakukan tindak pidana, yang berpotensi mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang, termasuk dalam konteks pemberian tanda kehormatan. Dalam konteks prajurit TNI, tanda kehormatan adalah pengakuan dari negara atas dedikasi, pengorbanan, dan jasa-jasa yang telah diberikan kepada negara. Penelitian ini mencoba untuk menggali sejauh mana dampak yuridis dari penerapan Pasal tersebut terhadap prajurit TNI yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, serta bagaimana interpretasi dan pelaksanaannya dalam praktik.
Dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, skripsi ini menemukan bahwa terdapat potensi konflik antara penerapan hukum pidana dan aspirasi keadilan dalam pemberian tanda kehormatan. Sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, prajurit TNI yang memiliki rekam jejak pidana penjara dapat menghadapi dilema moral dan yuridis dalam proses penerimaan tanda kehormatan.
Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan revisi terhadap Pasal 24 Ayat (1) KUHPM, agar dapat memberikan keadilan dan pertimbangan yang lebih komprehensif dalam pemberian tanda kehormatan bagi prajurit TNI, dengan tetap mempertahankan integritas dan martabat institusi tersebut.
Kata Kunci : Pasal 24 Ayat (1) KUHPM, Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan, Pidana Penjara

Abstract
The application of Article 24 Paragraph (1) of the KUHPM in the submission of state honors for TNI soldiers who have been sentenced to prison. This article contains provisions regarding additional punishment for individuals who have committed criminal acts, potentially affecting an individual's rights and obligations, including in the context of granting honors. In the context of TNI soldiers, state honors are a recognition from the state for dedication, sacrifice, and services rendered to the nation. This research seeks to explore the legal implications of the application of this Article on TNI soldiers who have been sentenced to criminal imprisonment, as well as its interpretation and implementation in practice.
Using the normative juridical analysis method, this thesis found that there is a potential conflict between the application of criminal law and the aspirations of justice in the awarding of honors. As an institution that plays a crucial role in safeguarding the nation's sovereignty and integrity, TNI soldiers with a criminal record can face moral and legal dilemmas in the process of receiving state honors.
This study recommends the need for an evaluation and revision of Article 24 Paragraph (1) of the KUHPM, to provide fair and comprehensive consideration in granting honors to TNI soldiers, while maintaining the integrity and dignity of the institution.
Keywords: Article 24 Paragraph (1) KUHPM, Satyalancana Kesetiaan Honor, Criminal Imprisonment.