ANALISIS YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IJIN YANG DISELESAIKAN MELALUI HUKUM DISIPLIN MILITER Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 14/No. 20/Agustus 2022

Abstract

ABSTRAK
Ketidakhadiran satu hari tanpa izin merupakan suatu perbuatan Tindak Pidana sehingga bisa diberikan suatu sanksi pidana melalui siding peradilan pidana militer. Permasalahan dalam skripsi ini antara lain 1) Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana militer melalui hukum disiplin militer dalam sistem peradilan militer ? dan 2) Bagaimanakah pertimbangan keputusan penyelesaian tindak pidana tidak hadir tanpa izin dihadapkan dengan pembinaan satuan dan penegakan hukum disiplin ?. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penyelesaian tindak pidana militer melalui hukum disiplin militer sebagaimana ketentuan pada Pasal 8 Undang-Undang RI No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penegakan hukum disiplin pada perkara No 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022 yang dilakukan oleh terdakwa Serma HK sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM JunctoPasal 190 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah melalui proses pada Peradilan Militer, terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim dengan memerintahkan kepada Perwira penyerah Perkara untuk menyelesaikan perkara Terdakwa melalui saluran Hukum Disiplin Militer
Kata kunci: Analisis Yuridis, THTI, Hukum Disiplin Militer

ABSTRACK
Absence for one day without permission is a criminal act so that a criminal sanction can be given through a military criminal justice trial. The problems in this thesis include 1) What is the process for solving military crimes through military discipline law in the military justice system? and 2) What are the considerations for the decision to resolve the crime of absenteeism without permission in the face of unit development and disciplinary law enforcement? The research method in this thesis uses a normative juridical research type with a statutory and case approach. The results of this study indicate that the process of resolving military crimes is through military discipline law as stipulated in Article 8 of the Republic of Indonesia Law No. 25 of 2014 concerning Military Discipline Law. Enforcement of disciplinary law in case No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022 which was committed by the defendant Serma HK as regulated and threatened with crime according to Article 86 1 of the KUHPM Juncto Article 190 of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1997 on Military Justice. After going through the process at the Military Court, the defendant was sentenced by the judge by ordering the Case surrendering Officer to resolve the Defendant's case through the Military Discipline Law channel.
Keywords : Juridical Analysis, THTI, Military Discipline Law