ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI SIRI PRAJURIT TNI DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019) Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 14/No. 20/Agustus 2022

Abstract

ABSTRAK
Masalah perdata yang pertama-tama dihadapi TNI adalah masalah perkawinan para prajuritnya. Ketentuan mengenai tata cara perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan khusus bagi prajurit TNI kemudian diatur dengan Peraturan Panglima TNI. Namun masih banyak terjadi praktik perkawinan tidak sesuai prosedur seperti perkawinan poligami siri yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Dari latar belakang tersebut penulis meneliti akibat hukum dari perkawinan poligami secara siri dan sanksi yang diberikan kepada Prajurit TNI yang melakukan perkawinan poligami secara siri berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan membahas study kasus putusan pengadilan yang ada dan dikaitkan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku serta pendapat para sarjana hukum. Adapun akibat hukum dari perkawinan siri tersebut yaitu perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sangat merugikan kepada anak dan istri serta khusus untuk perkawinan poligami secara siri tidak dapat dilakukan itsbat nikah sebagaimana SEMA 3 tahun 2018. Untuk prajurit TNI sendiri tidak selain dijatuhi pidana penjara maka setelah itu dijatuhi sanksi administrasi. Terdapat tindak pidana lain yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut yang harus diadili kembali dalam perkara yang berbeda, sehingga kemungkinan bagi prajurit TNI tersebut dapat dijatuhi pidana tamabahan pemecatan dari dinas militer.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Poligami siri , Prajurit TNI

Abstract
The civil problem that was first faced by the TNI was a matter of marriage of its soldiers. Provisions regarding the procedures for marriage have been regulated in Law Number 1 of 1974 and specifically for TNI soldiers and then regulated by the TNI Commander Regulation. But there are still many marriage practices not according to procedures such as the marriage of Siri polygamy carried out by TNI soldiers. From this background the authors examine the legal consequences of polygamy marriages in a series and sanctions given to TNI soldiers who carry out syiri Polygamy marriages based on the decision of the Military Court I-02 Medan Number 34-K/PM.I-02/AD/III/2019 . This research is a normative juridical research by discussing the study of the existing court decision case and is associated with the provisions and rules that apply and the opinions of law scholars. As for the legal consequences of the siri marriage, namely the marriage does not have a very detrimental legal force to the children and wife and specifically for the marriage of polygamy in a siri unbowered marriage as 3 years 2018. For TNI soldiers themselves do not be in prison then after It was sentenced administrative sanctions. There are other criminal offenses committed by the TNI soldiers who must be tried again in different cases, so that the possibility of TNI soldiers can be sentenced to dismissal from military service.
Keywords: Legal consequences, Siri Polygamy, TNI Soldiers