ANALISIS YURIDIS PROSES PERCERAIAN PRAJURIT TNI DIHADAPKAN DENGAN RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 DAN RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN TNI Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 15/No. 1/Februari 2023

Abstract

ABSTRAK
Masalah perdata yang sering dihadapi TNI adalah masalah perceraian para prajuritnya. Dasar hukum perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam, khusus Prajurit TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI. Terjadi permasalahan ketika Prajurit TNI atau pasangannya mengajukan gugatan atau permohonan langsung ke pengadilan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengangkat menjadi skripsi dengan judul Analisis Yuridis Proses Perceraian Prajurit TNI Dihadapkan Dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Sema Nomor 10 Tahun 2020 dan Rumusan Hukum Kamar Militer SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dihubungkan dengan SEMA No 10 Tahun 2020 dan SEMA No 1 Tahun 2022 serta kasus. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 mengatur agar Hakim memberikan waktu untuk mengurus Surat Izin Cerai, dengan menunda sidang selama 6 (enam) bulan, namun setelahnya sidang tetap dilanjutkan, artinya SEMA ini hanya bersifat menunda saja, sehingga tidak terdapat kejelasan dalam SEMA tersebut mengenai bagaimana tindakan selanjutnya setelah sidang ditunda. Akibat hukum dari pengajuan cerai Prajurit TNI atau pasangannya yang langsung ke Pengadilan tanpa izin dari Atasan terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan perbuatan tersebut tidak diterapkan pasal 103 KUHPM tetapi hukum disiplin yang diatur pada Pasal 22 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Sehingga secara tidak langsung membatasi kewenangan Ankum dalam menjatuhkan hukuman kepada anggotanya yang melanggar ketentuan pengurusan perceraian menjadi hanya hukuman disiplin.
Kata Kunci : Perceraian, Izin cerai, Prajurit TNI, Sema Nomor 10 tahun 2020, Sema Nomor 1 tahun 2022

ABSTRACK
The task problem that is often faced by the TNI is the problem of the divorce of its soldiers. The legal basis for divorce in Indonesia is Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation Number 9 of 1975 as well as the Compilation of Islamic Law for those who are Muslim, specifically TNI Soldiers which are regulated by the TNI Commander Regulation. Problems occur when TNI Soldiers or their spouses file lawsuits or requests directly to court. Based on the description of the problem above, the author is very interested in researching and elevating it into a thesis entitled Juridical Analysis of the Divorce Process of TNI Soldiers Confronted with the Law Formulation of the Religious Chamber Sema Number 10 of 2020 and the Legal Formulation of the Military Chamber of SEMA Number 1 of 2022. This research is a juridical research normative with reference to legal norms associated with SEMA No. 10 of 2020 and SEMA No. 1 of 2022 and cases. SEMA Number 10 of 2020 stipulates that the Judge gives time to apply for a Divorce Permit, by postponing the trial for 6 (six) months, but after that the trial continues, meaning that this SEMA is only a delay, so there is no clarity in the SEMA regarding how to act . after the trial adjourned. The legal consequences of filing for divorce from TNI soldiers or their spouses directly to court without permission from superiors are contained in SEMA Number 1 of 2022 which states that the act was not applied to Article 103 of the Criminal Procedure Code but legal discipline regulated in Article 22 of the Regulation of the TNI Commander Number 50 of 2014. So indirectly limiting Ankum's authority in imposing penalties on its members where the provisions for divorce proceedings are only disciplinary punishments.
Keywords: Divorce, Divorce Permit, TNI Soldier, Sema Number 10 of 2020, Sema Number 1 of 2022