DESAIN PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN BATTLE MILITARY COURT DESIGN Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol.15/No.2/November2023

Abstract

ABSTRAK
Ketiadaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur teknis yudisial Pengadilan Militer Pertempuran mendesak untuk dilakukan penyusunan dan/atau rumusan ulang ketentuan perundangan yang memuat antara lain, Kompetensi Pengadilan Militer Pertempuran, Susunan Organisasi, Hukum Acara pemeriksaan yang digunakan, Upaya Hukum, dan Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengingat banyaknya hal yang akan diatur berkaitan dengan eksistensi Pengadilan militer Pertempuran maka seyogyanya perlu diatur dalam perundang-undangan tersendiri baik melalui Undang-Undang maupun melalui Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak banyak menjelaskan tentang pembinaan teknis yudisial, organisasi, dan administrasi Pengadilan Militer Pertempuran. Beberapa Pasal di dalamnya yang mengatur tentang Pengadilan Militer Pertempuran mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah namun Peraturan Pemerintah yang diharapkan dapat menjadi peraturan pelaksanaan belum dibentuk. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang hanya mengatur hal-hal umum tidak dibisa dijadikan sebagai landasan operasional dalam menggelar Pengadilan Militer Pertempuran di daerah operasi militer bila benar-benar terjadi perang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kata kunci: Kompetensi, Pengadilan Militer Pertempuran, Susunan Organisasi

ABSTRACT
The absence of statutory regulations governing the judicial techniques of the Military Court of Combat is urgent for drafting and/or reformulating statutory provisions which include, among other things, the Competence of the Military Court of Combat, Organizational Structure, Examination Procedure Law used, Legal Remedies, and Implementation of court decisions has permanent legal force. Given the many things that will be regulated related to the existence of the Military Court of Combat, it should be regulated in separate legislation either through laws or through government regulations. Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts does not explain much about judicial technical development, organization and administration of Military Courts of Combat. Some of the Articles in it which regulate the Delegation of the Military Court of Battle to be further regulated by Government Regulations but Government Regulations which are expected to become implementing regulations have not yet been formed. This causes that Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts which only regulates general matters cannot be used as an operational basis for holding a Military Court of Combat in the area of military operations if a war really occurs in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Keywords : Competence, Martial Court of Combat, Organizational Structure