EVALUASI KETEPATAN PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PASAL 39 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN BAGI PRAJURIT TNI UNTUK BERAKTIVITAS BISNIS

Abstract

Abstrak
Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan penting dalam menjaga negara, tetapi keterlibatan anggota TNI dalam bisnis dapat mengancam integritas dan profesionalisme. Permasalahan terdapat pada penafsiran dan penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, kurang efektifnya pengawasan, dan rendahnya pemahaman tentang integritas dan profesionalisme. Solusi meliputi evaluasi penafsiran dan penerapan pasal, peningkatan edukasi dan sosialisasi, serta sistem yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode penentuan responden, penentuan variabel, tinjauan pustaka, dan analisis data gabungan untuk mengkaji larangan TNI berbisnis. Penelitian akan mengumpulkan data, mengidentifikasi variabel kunci, mengkaji teori dan peraturan, serta menganalisis data untuk menyusun rekomendasi. Analisis hukum mencakup aspek hukum pidana, perdata, dan perdagangan/bisnis. Survei menunjukkan perlunya revisi pasal dan pedoman yang lebih jelas bagi prajurit TNI dan pihak terkait.
Kata Kunci : Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, integritas dan profesionalisme, kegiatan usaha, dan penegakan hukum

Abstrack
The Indonesian National Armed Forces (TNI) play an important role in protecting the country, but the involvement of TNI members in business can threaten integrity and professionalism. The problems lie in the interpretation and application of Article 39 Number 3 of Law Number 34 of 2004, the lack of effective supervision, and the low understanding of integrity and professionalism. Solutions include evaluating the interpretation and application of articles, increasing education and socialization, as well as a transparent and accountable system. This study uses the method of determining respondents, determining variables, reviewing the literature, and analyzing combined data to examine the TNI's prohibition on doing business. Research will collect data, identify key variables, examine theory and regulations, and analyze data to develop recommendations. Legal analysis includes aspects of criminal, civil, and trade/business law. The survey shows the need for revisions to articles and clearer guidelines for TNI soldiers and related parties.
Keywords : Indonesian National Army (TNI), Article 39 Number 3 Law Number 34 of 2004, integrity and professionalism, business activities and law enforcement