KEWENANGAN PERADILAN MILITER TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PERKARA KONEKSITAS YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

Abstrak

Abstrak

Pertama: untuk mengetahui, memahami dan mengkaji mengenai kewenangan Pengadilan Militer terhadap tindak pidana koneksitas, yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI; Kedua: Untuk mengetahui penyelesaian perkara koneksitas dalam lingkungan Pengadilan Militer, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa, titik tolak penelitian ini adalah terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan dan teori-teori hukum. Selain itu, dilakukan pengkajian terhadap hukum positif berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian, kesimpulannya bahwa kewenangan Peradilan Militer terhadap Anggota TNI pelaku tindak pidana umum maupun tindak pidana yang dilakukan bersama-sama Anggota Militer bersama warga sipil (koneksitas), menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diadili dalam lingkungan Peradilan Militer, tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI bersama-sama warga sipil (Koneksitas) dalam mengadili merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (Umum). Proses penyelesaian perkara koneksitas, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diadakannya Tim Tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman, pelaksanaan penyidikan oleh Tim Tetap koneksitas akan didapat suatu penetapan hukum bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan dari lingkungan Peradilan Negeri (Umum) atau lingkungan Peradilan Militer dengan pertimbangan, titik berat kerugian, sifat kejahatan, jumlah pelaku tindak pidana, tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka apabila perkara koneksitas yang dilakukan oleh TNI maka anggota TNI tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Umum).

Kata Kunci : Kewenangan Peradilan Militer, Tindak Pidana Koneksitas

Abstract

The writing of this thesis will discuss: The First one is to know, understand and review the authority of the Military Court against the criminal act of connection, which is carried out under Law No. 31 of 1997 on Military Justice after the enactment of Law No. 34 of 2004 on TNI; The Second one is to find out the settlement of connection cases within the Military Court, reviewed from Law No. 34 of 2004 on TNI and Law No. 31 of 1997 on Military Justice. The research method used is normative juridical with the consideration that, the starting point of this research is against to the Laws and Regulations, which is research based on secondary data sources in the form of Laws and Regulations and also legal theories. In addition, a positive legal review is carried out related to the issues studied. From the results of the study, the conclusion that the authority of the Military Justice against TNI Members of general criminal acts and criminal acts committed together with Members of The Military with civilians (connection), and according to Law No. 31 of 1997 on Military Justice is tried in the military judiciary, but after the enactment of Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, the perpetrators of general criminal acts and criminal offenders committed by TNI members together with civilians (koneksitas) in adjudicating are the authority to try the District Court (General). The process of resolving Connectivity cases, based on the Legislation of the Holding of a Permanent Team in accordance with the provisions of Article 89 of the Criminal Procedure Law and Article 198 of Law No. 31 of 1997 on Military Justice, established by the decision of the Minister of Defense and Security and the Minister of justice, the implementation of the investigations by the Permanent Team of connection will be obtained a legal determination that the case is the authority of the State Judicial (General) or The Military Justice environment with consideration, the point of loss, the nature of the crime, the number of criminal perpetrators, but after the enactment of Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, So if the Connectivity case is carried out by the TNI then the TNI member becomes the authority of the District Court (General).

Keywords : Military Judicial Authority, Criminal Acts of Connection