pdf Peran Perwira Hukum terhadap Pengembangan Aspek Siber dalam Hukum Militer di Indonesia

Abstrak

Kemajuan pesat teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor pertahanan dan keamanan. Di Indonesia, transformasi digital dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memperluas operasi militer ke ranah siber, menciptakan tantangan baru terkait ancaman siber seperti kebocoran data, sabotase sistem, dan spionase siber. Namun, sistem hukum militer Indonesia saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari aktivitas siber. Peraturan yang ada, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Peradilan Militer, masih berfokus pada pelanggaran konvensional, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lebih banyak mengatur konteks sipil. Kesenjangan hukum ini menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi dan penerapan hukum militer versus hukum sipil dalam kasus pelanggaran siber yang melibatkan personel militer.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan hukum siber dan hukum militer. Hasil penelitian menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan aspek-aspek siber ke dalam kerangka hukum militer Indonesia. Peran perwira hukum sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan norma hukum. Peran mereka mencakup upaya preventif dan edukatif, penegakan hukum, serta perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan siber.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas hukum dan kelembagaan perwira hukum sangat penting untuk menghadapi ancaman siber secara efektif. Reformasi hukum perlu mencakup pengaturan khusus mengenai kejahatan siber dalam hukum militer, pembentukan unit investigasi siber khusus, serta peningkatan koordinasi antar lembaga seperti TNI, BSSN, KOMINFO, BIN, dan POLRI. Melalui langkah-langkah tersebut, perwira hukum dapat memainkan peran strategis dalam memodernisasi sistem hukum militer Indonesia dan memastikan ketahanan siber nasional.